Penguatan Permodalan Jadi Kunci UMKM untuk Naik Kelas

JAKARTA, UMKM - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan penguatan permodalan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing pelaku UMKM di Indonesia agar mampu naik kelas.

“Setiap skema pembiayaan yang disalurkan tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan,” kata Helvi saat membuka Roadshow Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal) 2025 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, 4 November 2025, seperti dikutip dari keterangan kementerian.

Helvi mengatakan, salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan adalah keterbatasan agunan. Dia menyebut sekitar 59,6% pengajuan kredit UMKM ditolak karena tidak memiliki jaminan yang memadai.

Oleh karena itu, Helvi mengatakan melalui program Lokamodal, pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM, khususnya skala mikro, untuk menyertifikasikan aset tanah agar mendapat Sertifikat Hak Atas tanah (SHAT) yang dapat digunakan sebagai agunan resmi.

BACA JUGA:Kementerian UMKM Kembangkan Kumitra agar Pengusaha Mikro Naik Kelas

Dengan SHAT diharapkan pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

Selain itu, Lokamodal juga menjadi wadah penyediaan alternatif pembiayaan non-KUR (Kredit Usaha Rakyat), seperti pembiayaan syariah, agunan invoice, hingga pemanfaatan kekayaan intelektual.

“Artinya, UMKM kini tidak hanya bergantung pada KUR, tetapi memiliki lebih banyak pilihan pembiayaan yang inovatif,” kata Helvi seperti dilansir Antaranews.com yang dibaca UMKM.Makansedap.id.

Namun demikian, Helvi mengingatkan penguatan permodalan harus dibarengi dengan strategi berkelanjutan. Menurut dia, UMKM perlu memperkuat pasar domestik, berani menembus pasar ekspor, dan aktif mendukung program strategis nasional.

BACA JUGA: SCBD Weekland, Ruang Hangat di Tengah Hiruk Pikuk Jakarta

Helvi juga menyoroti maraknya produk asing di pasar domestik. Untuk itu, pemerintah terus mendorong peningkatan porsi produk lokal di lokapasar, toko modern, dan belanja pemerintah.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengingatkan pentingnya pemahaman UMKM terhadap perbedaan antara kredit permodalan dan hibah.

“Bantuan permodalan bukan dana hibah. Artinya, penerima manfaat wajib mengembalikan sesuai ketentuan dan tidak menggunakannya untuk keperluan konsumtif,” ujar Rusdi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Adha Damanik menambahkan hingga 3 November 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 37,5 triliun kepada 713 ribu pelaku UMKM.